Senjata Terkuat Polisi Adalah Kepercayaan Rakyat: Humas Polri Gelar Dialog Publik Wujudkan Ruang Digital yang Sehat di HUT Humas Polri

JAKARTA – Di tengah pesatnya dinamika arus informasi digital yang melingkupi masyarakat, Divisi Humas Polri terus meneguhkan komitmen transparansi dan keterbukaan publik. 

Mengangkat momen spesial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri, digelar kegiatan Dialog Publik bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat Meruang Informasi Publik di Era Digital" bertempat di Hotel Kebayoran Park, Jakarta. 

Agenda strategis ini dibuka secara resmi oleh Karo Penmas atas nama pimpinan Divisi Humas Polri, serta dihadiri langsung oleh Kabid Humas Polda NTT bersama para Kabid Humas dari berbagai Polda seluruh Indonesia.  

​Dalam sambutan pembukaannya, Karo Penmas menyampaikan amanat mendalam dari Kadiv Humas Polri yang menyalurkan imbauan serta harapan besar Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. 

Di hadapan jajaran kehumasan dari tingkat Mabes hingga Polda jajaran, ditegaskan kembali prinsip utama bahwa "senjata ketenaran rakyat, (serta) kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi". 

Kepercayaan publik (public trust) disadari sebagai marwah tertinggi institusi yang harus dijaga melalui pelayanan yang jujur, cepat, dan menyejukkan di tengah derasnya arus komunikasi modern.  

​Dalam materi pemaparan yang mendalam, forum juga mengupas tuntas inti pertanyaan krusial: "Apa yang membuat masyarakat percaya kepada polisi?" Berdasarkan paparan materi dan hasil riset yang dibahas, beberapa faktor utama yang menumbuhkan kepercayaan tersebut meliputi:  
​Transparansi, di mana masyarakat dapat memahami tujuan komunikasi dan tindakan petugas.  

Keadilan, yang memastikan prosedur masyarakat diperlakukan secara hormat dan memperoleh penjelasan yang layak.  

Responsif, dengan memastikan pertanyaan, laporan, dan keluhan ditanggapi dengan jelas.  
​Akuntabilitas institusi bersedia menjelaskan proses, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan tindakan.  

Keselarasan kanal informasi agar pesan yang disampaikan sejalan dengan konteks dan tidak saling bertentangan.  

​Merujuk pada penelitian Dobson et al. (2025), ditekankan pula bahwa pernyataan singkat yang menjelaskan maksud balik petugas dapat mengurangi perasaan terancam dan meningkatkan kepercayaan terhadap interaksi polisi-masyarakat, yang memberi dasar empiris untuk komunikasi bersama yang penting.  

Dialog publik ini turut menyingkap berbagai permasalahan (tantangan) di ruang digital, di mana tercatat 1.593 temuan hoaks serta kompleksitas indikator digital (seperti 81,72% dan 44,53%) yang berpotensi memicu disinformasi.

Dibahas pula pergeseran paradigma komunikasi Humas Polri yang menghadapi tantangan komunikasi satu arah serta penyebaran informasi yang belum sepenuhnya merata.  

Sebagai solusi untuk mewujudkan ruang informasi digital yang sehat dan membangun kepercayaan publik, materi menekankan pentingnya:
​Menghadirkan ruang informasi publik yang beretika dengan literasi informasi berbasis verifikasi data yang akurat.  

Menjaga validitas sumber, proses, dan siklus informasi guna mencegah serta menangkal hoaks.  
​Menghadirkan informasi berkualitas untuk membangun keadaban, menumbuhkan kesadaran, serta kecerdasan pendapat publik.  

Mengedepankan prinsip humanis, keseimbangan, dan data aktual demi mewujudkan kolaborasi pemolisian berlandaskan data (data-driven policing) yang menempatkan masyarakat sebagai pusat utama pelayanan.

​Semangat kebersamaan dalam momentum HUT Humas Polri ini menjadi pendorong kuat bagi seluruh pengemban fungsi humas di wilayah untuk membawa pulang solusi strategis tersebut ke daerah masing-masing. Langkah ini memastikan bahwa pesan transparansi, keteduhan, literasi digital, dan kebenaran informasi dapat terwujud secara nyata di seluruh pelosok Tanah Air, demi menjaga ruang digital yang sehat, harmonis, serta dicintai oleh rakyat.