Kapolda NTT Cek Langsung Posko Pengamanan Pilkades Serentak di Kabupaten Kupang, Pastikan Situasi Aman dan Kondusif

Kapolda NTT Cek Langsung Posko Pengamanan Pilkades Serentak di Kabupaten Kupang, Pastikan Situasi Aman dan Kondusif

Kupang, NTT – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan langsung ke Posko Pengamanan Polres Kupang di wilayah Kabupaten Kupang, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta strategi pengamanan menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif.

Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pimpinan Polda NTT dalam memastikan seluruh tahapan Pilkades Serentak mendapatkan pengawalan dan pengamanan secara optimal. Mengingat Pilkades merupakan kontestasi politik lokal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat desa, diperlukan langkah antisipasi yang matang, terukur, dan terpadu untuk mencegah munculnya potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda NTT didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda NTT, yakni Irwasda Polda NTT Kombes Pol. Andi Anugrah, S.I.K., Karo Ops Polda NTT Kombes Pol. Komaruz Zaman, S.I.K., M.H., Dansat Brimobda NTT Kombes Pol. Afrizal Asri, S.I.K., Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., Kabid TIK Polda NTT Kombes Pol. Yoseph Krisbiyanto, S.I.K., serta Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardhana, S.H., S.I.K., M.Tr.Opsla. Turut hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kupang Jon Alexander Sula.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolda NTT menaruh perhatian khusus terhadap kesiapan Posko Pengamanan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan pengendalian situasi di lapangan. Posko diharapkan mampu menjadi pusat informasi yang terintegrasi sehingga setiap perkembangan situasi, potensi gangguan, maupun kendala selama tahapan Pilkades dapat direspons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Kapolda NTT juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan, khususnya perselisihan antarkelompok pendukung calon, provokasi, penyebaran informasi yang dapat memicu konflik, serta kemungkinan terjadinya gangguan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menegaskan bahwa pengamanan Pilkades Serentak tidak hanya berorientasi pada terciptanya situasi keamanan yang kondusif, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman bagi seluruh masyarakat, para calon kepala desa, serta penyelenggara.

“Bapak Kapolda NTT menegaskan bahwa seluruh jajaran harus mempersiapkan pengamanan Pilkades Serentak secara maksimal, profesional, dan terukur. Setiap potensi kerawanan harus diantisipasi sejak dini melalui koordinasi lintas sektoral, penguatan deteksi dini, serta kesiapan personel dan sarana pendukung di lapangan. Kita ingin memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, tertib, lancar, dan tetap mengedepankan prinsip demokrasi serta supremasi hukum,” ungkap Kabidhumas menyampaikan pesan Kapolda NTT.

Lebih lanjut disampaikan bahwa salah satu perhatian utama Kapolda NTT adalah memastikan seluruh proses Pilkades dilaksanakan dengan berpedoman secara konsisten pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Gubernur (Pergub), hingga Peraturan Bupati (Perbupati).

Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi aspek penting untuk menjamin setiap tahapan penyelenggaraan Pilkades memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, potensi permasalahan administratif, pelanggaran prosedur, maupun sengketa hasil pemilihan dapat diminimalkan sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

“Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa. Karena itu, seluruh pihak harus memahami dan menaati aturan yang berlaku. Kepolisian akan mengawal aspek keamanan dan penegakan hukum sesuai kewenangan, namun penyelenggaraan setiap tahapan juga harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai regulasi. Jangan sampai perbedaan pilihan politik menimbulkan perpecahan di antara masyarakat yang selama ini hidup berdampingan,” lanjut Kabidhumas menyampaikan penekanan Kapolda.

Dari sisi pengamanan, keterlibatan berbagai fungsi kepolisian menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengamanan terpadu. Fungsi operasional dan intelijen diarahkan untuk memetakan serta mendeteksi potensi kerawanan, satuan Brimob disiapkan untuk mendukung pengamanan sesuai kebutuhan, sementara fungsi Propam memastikan seluruh personel menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, dukungan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pertukaran informasi serta pelaporan situasi dari lapangan ke pusat kendali. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan apabila ditemukan dinamika yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Kapolda NTT juga mengingatkan agar seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan senantiasa mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional. Kehadiran Polri di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan justru menimbulkan rasa takut ataupun kekhawatiran.

“Seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, tidak memihak kepada calon mana pun, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Kedepankan komunikasi yang baik, pendekatan persuasif, dan tindakan profesional sesuai aturan hukum. Polri harus hadir sebagai penyejuk di tengah masyarakat, sehingga perbedaan pilihan dalam Pilkades tidak mengganggu persaudaraan dan persatuan warga,” tegas Kapolda melalui Kabidhumas.

Pengecekan Posko Pengamanan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara Polri dan Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya dalam menyelaraskan langkah-langkah pengamanan dengan aspek administrasi dan teknis penyelenggaraan Pilkades. Kolaborasi lintas sektoral dinilai sangat penting agar setiap persoalan yang muncul dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan koordinasi dan kepastian hukum.

Melalui kegiatan tersebut, Polda NTT ingin memastikan bahwa masyarakat memperoleh rasa aman dan nyaman dalam menggunakan hak pilihnya. Begitu pula para calon kepala desa dan seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat menerima serta menghormati setiap tahapan proses demokrasi dengan menjunjung tinggi aturan dan semangat persaudaraan.

Kunjungan kerja dan pengecekan langsung ini menjadi wujud nyata komitmen Kapolda NTT dalam memperkuat prinsip Polisi Bersama Masyarakat, sekaligus memastikan seluruh jajaran kepolisian senantiasa siap hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan kesiapan personel, optimalisasi fungsi Posko Pengamanan, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, Polda NTT berkomitmen mengawal pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Kupang agar berlangsung sukses, aman, damai, transparan, dan bermartabat.

Polri hadir untuk memastikan demokrasi di tingkat desa berjalan dengan baik, menjaga persatuan masyarakat, serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) agar tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polda NTT.